Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Tunda Impor Beras
Menurutnya, lebih baik pemerintah menghitung ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.
“Hati-hati betul dengan data yang baik agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional mereka menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat,” ujarnya.
Perhitungan harus dilakukan dengan baik. Misalnya jika kebijakan impor terlaksana, berasnya kapan tiba di Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah juga bisa mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.
“Saya lebih setuju sebenarnya bisa menjamin mereka, petani ini untuk dijamin harga jualnya sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar,” tegasnya.
Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia.
Faktanya, kata Ganjar, saat ini Indonesia bisa tidak bergantung pada beras.
“Kalau kita bicara beras analog kita sudah bisa buat, terus kita punya umbi-umbian yang cukup banyak dan masih bisa diolah maka ini momentum termasuk sagu. Ini momentum untuk kita bisa tidak bergantung hanya dengan beras karena impor ini selalu menarik untuk para pedagang,” ucap Ganjar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menanggapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat.
- Syngenta Luncurkan Herbisida Padi Terbaru, Ini Keunggulannya
- Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Minta Bulog Serap Gabah Petani Sesuai HPP
- Riyono Caping Ingatkan Bulog Fokus Serap Beras Petani, Singgung Perjanjian Kerja Sama
- Tani Merdeka dan Mahasiswa Aceh Bersinergi Dukung Swasembada Pangan
- Puluhan Hektare Tanaman Padi di Aceh Timur Terancam Gagal Panen, Ini Biang Keroknya
- Progres Program Tanam Padi PTPN Tumbuh Subur, Pendapatan Petani Sawit Berpotensi Bertambah