Ganjar Tak Akan Menyetop Hilirisasi, Tawarkan Program SDM Unggul demi Industrialisasi

jpnn.com, PALU - Capres Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyatakan jika kelak terpilih menjadi Presiden RI tidak akan menghentikan program hilirisasi atau hasil sumber daya alam (SDA).
Kontestan bernomor urut 3 di Pilpres 2024 itu menyampaikan hal tersebut saat berpidato di hadapan ribuan warga yang memenuhi Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).
Sulteng merupakan salah satu daerah penghasil nikel, hasil SDA yang kini menjadi buruan berbagai negara seiring melonjaknya bahan baku baterai.
"Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah,” kata Ganjar.
Gubernur ke-15 Jawa Tengah itu menambahkan program hilirisasi yang sudah dilakukan harus dilanjutkan. Namun, Ganjar juga menginginkan hilirisasi itu meningkat menjadi industrialisasi.
“Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi, yakni industrialisasi," ucapnya.
Walakin, Ganjar juga menyinggung pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah yang kaya akan SDA. Menurut dia, potensi SDA yang besar akan bisa dikelola dengan baik oleh SDM unggul.
Oleh karena itu, hal yang harus disiapkan ialah kualitas SDM. “Jangan sampai eksploitasi sumber daya yang kita punya itu dilakukan oleh orang lain," katanya.
Ganjar Pranowo menyatakan jika kelak terpilih menjadi Presiden RI tidak akan menghentikan program hilirisasi atau hasil sumber daya alam.
- Bahlil Harap Danantara Bisa Biayai Investasi Hilirisasi
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Pernyataan Prabowo Menandakan Jokowi Memang Cawe-Cawe saat Pilpres 2024
- Pidato Prabowo Membuktikan Kebenaran Film Dirty Vote
- Ini Alasan Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas
- Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas