Ganti Menteri yang Mempresentasikan Politik Ketimbang Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), Andi Syaiful Haq mengatakan segresi publik dengan Presiden Joko Widodo kian nyata. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran sebagian menteri di Kabinet Kerja sudah memikirkan persiapan Pemilu 2019.

"Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih," kata Andi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5).

Andi mengatakan Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Jokowi saat ini masih diisi oleh orang-orang politik. Tentunya dengan mendekati Pemilu 2019 maka sangat rentan akrobat yang dilakukan menteri berlatar belakang partai politik.

"Jokowi harus melakukan analisa ulang ditubuh koalisi pendukung pemerintah. Jangan-jangan Jokowi sendirian yang sedang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara di sekitar beliau, isi kepalanya sudah Pemilu 2019," katanya.

 Yang perlu juga dijadikan pertimbangan mengevaluasi dukungan koalisi adalah hasil Pilkada DKI Jakarta. Menurut Andi, hasil Pilkada DKI Jakarta harusnya lebih memperjelas peta politik di sekitar istana.

"Yang harus dipikirkan Presiden Jokowi mengurangi porsi politik dalam kabinet Kerjanya. Jika perlu ganti menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal Politik daripada prestasi kerja," ucapnya.

Andi menyebut, Kementerian yang perlu dievaluasi di antaranya adalah Menkominfo. Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini.

Selain itu Kemendagri. Menteri Dalam Negeri yang dipercayakan ke Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kementerian Pertahanan karena pengalaman di Komisi I sejak di DPR.