Ganti Saja Menteri Penghambat!
Sabtu, 16 Oktober 2010 – 14:03 WIB
JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri memiliki sejumlah catatan terkait kinerja satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Dia katakan, pemerintahan SBY-Boediono tidak mampu memanfaatkan momentum kondisi ekonomi, yang saat ini dalam posisi menguntungkan Indonesia. "Setelah setahun harus dievaluasi untuk diganti elemen-elemen penghambat untuk take off. Karena sekarang ini mestinya take off. Sekarang adalah fase take off yang paling baik," ucapnya meyakinkan.
Yang dimaksud Faisal antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang baik, angka ekspor yang melejit, kunjungan wisman yang naik drastis, dan penanaman modal asing yang mencapai angka dua kali lipat dibanding setahun lalu. "Hanya saja, momentum ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai modal untuk take off. Karena pada periode pertama (saat SBY-JK), itu taraf konsolidasi," ujar Faisal Basri di diskusi bertema Setahun Pemerintahan SBY-Boediono di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/10).
Baca Juga:
Disebutkan, kesempatan untuk memulai "take off" itu terganggu oleh beberapa hal. Antara lain, ada dana sekitar Rp200 triliun yang tidak dibelanjakan, tapi justru tersimpan di rekening BI. Selain itu, ada dana reformasi birokrasi sebesar Rp14 triliun yang tidak digunakan. Karenanya, Faisal menyarankan agar presiden mengganti saja menteri-menteri yang dianggap sebagai penghambat menuju "take off" itu.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri memiliki sejumlah catatan terkait kinerja satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Dia
BERITA TERKAIT
- Lulus PPPK 2024 Kode R2/L Dibatalkan, Pak Kabid Blak-blakan Ungkap Alasannya
- 2 Polisi Kembali Dihukum Demosi di Kasus Pemerasan Penonton DWP
- Prabowo Bakal ke Arab Saudi untuk Lobi Penambahan Kuota Haji
- Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Kapolsek Cinangka & 2 Anak Buah Digarap Propam Polda Banten
- KemenPAN-RB Siapkan Optimalisasi di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Pemda Diminta Akomodasi Honorer
- Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo