Gapero Dukung Pemerintah Memberantas Peredaran Rokok Ilegal

jpnn.com, SURABAYA - Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) meminta pemerintah agar melakukan evaluasi dan mendengarkan masukan dari sejumlah asosiasi industri rokok dalam menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Tarif CHT secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2022 dan ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
Ketua Umum Gapero Sulami Bahar mengatakan seharusnya pemerintah melakukan perencanaan yang matang sehingga tidak menimbulkan polemik bagi industri rokok.
“Seharusnya pemerintah melibatkan asosiasi dalam membuat roadmap. Selain itu, kalau bisa jangan sampai kenaikan tarif cukai rokok tidak lebih dari satu digit," kata Sulami, di Surabaya, Minggu (30/1).
Menurut Sulami, kondisi industri rokok saat sedang turun drastis, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini.
Kenaikan cukai rokok sebesar 12 persen dikeluhkan pengusaha. Sebelumnya ada kenaikan sebesar 12,5 persen.
"Belum juga stabil, pemerintah di tahun ini malah kembali menaikkan cukai,” tuturnya.
Sementara itu, kata Sulami, kenaikan cukai rokok tidak serta-merta membuat industri dapat menyesuaikan dengan besaran kenaikan tarif yang baru.
Gapero mendukung pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal dari hulu hingga hilir.
- Bea Cukai Tegal Sita Rokok & Miras Ilegal Sebanyak Ini di Rest Area Tol Pejagan-Pemalang
- Bea Cukai Probolinggo Musnahkan Barang Hasil Penindakan Sepanjang 2024, Ada Rokok
- Bea Cukai Jateng DIY Tindak 32 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 45,34 M dalam 2 Bulan
- Tegas, Bea Cukai Amankan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Gudang Penyimpanan
- MPKI: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Melindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional
- Bea Cukai Pangkalpinang Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal di Pulau Bangka, Ini Modus Pelaku