Gappri Kecam Kampanye Negatif IHT

Agar barang industri farmasi global ini bisa dijual dengan leluasa, mereka pun berusaha mempengaruhi regulasi dengan menolak aneka bentuk regulasi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.   

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Sumiran, menegaskan, industri kretek telah memunculkan rokok nasional yang khas Nusantara. Kretek telah menggantikan dominasi sigaret putih mesin (SPM), rokok tanpa cengkih yang diproduksi hampir semua industri rokok multinasional.

Argumentasi bahwa rokok dianggap sebagai produk berbahaya dan jadi penyebab kematian nomor satu di dunia, sangat provokatif, tendensius, dan kebohongan yang terencana. Pasalnya, “Tidak pernah didukung bukti klinis yang kongkrit,” ujarnya.

Ismanu menambahkan, anggapan Permenperin 63 menihilkan sektor kesehatan juga berlebihan. Konstitusi Negara Indonesia menitahkan, negara wajib berlaku adil dan memberikan kesempatan seluasnya bagi semua pihak untuk berusaha.

Sudah menjadi tugas proporsional dari Kemenperin untuk memaksimakan potensi industri termasuk IHT. Sementara terhadap sektor kesehatan, ada Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab terhadap kesehatan. Namun sayangnya, Kementerian Kesehetan terkesan tak peduli dengan bahaya gas buang kendaraan bermotor ataupun udapan junk food yang banya dinikmati anak-anak muda Indonesia.

Ismanu heran, saat besaran volume CO yang dihisap masyarakat semakin banyak, justru dibiarkan oleh para 'penggiat kesehatan'. Perlu dicurigai, mengapa pegiat kesehatan ini lebih memilih berkampanye melawan asap tembakau.

Kemudian, soal tuduhan potensi kapitalisasi yang ditunjukan terhadap pelaku IHT tidak benar, sebab dengan kontribusi IHT melalui pungutan cukai dan pajak yang sudah mencapai 65% masuk ke kas negara, sesungguhnya IHT adalah BUMN yang dikelola oleh swasta, sehingga yang benar sesungguhnya IHT bersama pemerintah bersinergi membangun potensi," papar Ismanu.

Adapun tudingan terjadinya PHK semata karena industri, menurut Ismanu cara pandang keliru, justru dalam 10 tahun terakhir PHK makin membesar akibat kampanye negatif kelompok anti tembakau seperti YLKI, Komnas Perlindungan Tembakau, dan diikuti oleh pemerintah dengan program "diversifikasi tanaman tembakau". (jpnn)