Gara-gara Beri Pernyataan Soal BPK di Media, Pejabat Ini Mendadak Diganti
Asisten I yang baru, Tarmizi, mengaku siap menjalankan tugas yang diamanahkan. Ada tiga program utama sesuai amanat Bupati H Syarif Hidayat.
Di antaranya, menuntaskan konflik tanah Suku Anak Dalam Nibung, ganti rugi lahan lingkar Danau Raya, dan menuntaskan masalah masyarakat lingkar tambang.
Terpisah, Syarifudin, mantan asisten I mengatakan, legowo dengan keputusan yang diambil bupati. Dia mengaku tak keberatan atas pencopotan jabatannya dan siap ditempatkan di mana pun dalam bertugas.
‘’Saya tak mempermasalahkan media yang sudah membuat pemberitaan karena telah menjalankan kaidah jurnalistik dengan adanya upaya konfirmasi ke pemerintah daerah, baik itu ke sekda, maupun ke kontak pribadinya yang dimaksud,’’ ujarnya.
Hanya saja, dirinya mengaku tak pernah merasa diwawancarai mengenai pemberitaan menyangkut kinerja BPK RI.
‘’Saya sekarang masih berpuasa, demi Allah saya tidak pernah menyatakan itu dan tidak mungkin saya ingin menurunkan kewibawaan pemerintah daerah. Mungkin yang mengangkat telepon itu orang lain lantaran gangguan komunikasi, itu bisa saja terjadi. Karena Minggu, saya tidak berada di rumah dan saya tidak pernah mengangkat telepon," tegasnya.
Syarifudin menambahkan, dia memang tidak mengikuti acara pelantikan pejabat baru di Pemda Muratara yang dilaksanakan Jumat lalu, lantaran dia baru mengetahui jika jabatannya diganti Sabtu (3/6) dari rekan kerjanya melalui kontak pribadi.
“Saya tak mempermasalahkan soal pergantian jabatan itu, dan berharap ada hikmah positif yang bisa dipetik," tukasnya.(cj13/ce3)
Bupati Muratara, H Syarif Hidayat secara mendadak mencopot Syarifudin dari jabatannya, Asisten Tata Pemerintahan. Sebagai gantinya, Bupati menunjuk
Redaktur & Reporter : Budi
- Eddy-Riezky Komitmen Hapus Pungli dan Hadirkan 'Satu Desa 5 Sarjana' di Sumsel
- 36 Orang di Sumsel Meninggal Akibat DBD, Waspada!
- Video Narapidana di OI Diduga Berpesta Narkoba di Sel Viral, Ini Kata Kadivpas
- Ganesha Operation Bekali Siswa Sumsel Menghadapi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi yang Ketat
- Sanksi Pidana Menanti Kades & Lurah yang Melanggar Netralitas di Pilkada 2024
- Eddy Santana-Riezky Aprilia Dorong Pemerataan Pembangunan di Sumsel