Gara-gara Bu Sri, Isu Politik Dinasti Mencuat Lagi

Karena itu, sangat beralasan bahwa aturan untuk membatasi politik dinasti perlu diterapkan lagi.

Bagaimanapun, sudah terbukti bahwa incumbent sedikit banyak ingin memperluas kekuasaannya. ’’Kami berharap MK bisa memahami jika itu diatur lagi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah juga sudah menyepakati pelarangan politik dinasti.

Hal itu dibuktikan dengan dibuatnya norma larangan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ’’Sudah kami larang, oleh MK diperbolehkan lagi,’’ ujarnya di Jakarta kemarin.

Untuk itu, kalaupun banyak pihak yang mempersoalkan politik dinasti, itu sudah bukan kewenangan pemerintah.

Menurut dia, bola panas berada di tangan DPR dalam pembahasan UU Pilkada ke depan. ’’Ya silakan DPR saja. Kalau kami, gak mungkin lobi MK. Silakan DPR lobi ke MK,’’ imbuhnya.

BACA: Bu Sri, Oh Bu Sri, Uang Miliaran Cuma Ditaruh di Lemari

Meski demikian, Tjahjo tidak sepakat jika politik dinasti dijadikan penyebab korupsi di daerah. Sebab, hal serupa bisa terjadi di daerah-daerah yang tidak mengalami dinasti. (bay/far/c5/fat)