Gara-Gara Kebijakan Mega, Nasionalisme PDIP Diragukan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PAN Didik Junaidi Rachbini mempertanyaka nasionalisme PDIP. Pasalnya, saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, banyak kebijakan yang tidak nasionalis.
Antara lain penjualan aset negara perusahaan Indosat dan perjanjian gas tangguh ke China yang dinilai sangat merugikan negara. Menurut Didik, kebijakan tersebut jelas tidak nasionalis meski dengan dalih mengatasi krisis ekonomi.
"Krisis, kita bangkrut, menjual aset itu dianggap nasionalis atau tidak, pertimbangannya bisa 50-50," kata Didik dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/4).
Secara spesifik, Didik mengecam kebijakan Megawati yang membuat perjanjian dengan China soal harga gas tangguh pada 2002 lalu. Saat itu Mega menjual gas tangguh USD 3,5 per MMBTU ke China untuk masa 20 tahun.
Politisi PAN ini menuturkan, negara mengalami kerugian yang sangat banyak akibat perjanjian tersebut.
"Gas tangguh dijual 3,5 dolar sekarang berapa harganya? Sudah 18-20 dolar. Bayangkan berapa negara rugi, luar biasa menghancurkan negara ini," ujarnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PAN Didik Junaidi Rachbini mempertanyaka nasionalisme PDIP. Pasalnya, saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Viral Ini Harus jadi Pelajaran Seluruh PPPK, Jangan Main-main
- Sidang Dakwaan Mbak Ita, Jaksa KPK Soroti Peran Suaminya sebagai Perantara
- Penyebab Utama Kartu Tes PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Heboh Pengeroyokan di Kantor Polsek, Kapolda Riau Langsung Copot Jabatan Anak Buah
- Tugas Kantor Komunikasi Presiden Dianggap Tumpang Tindih, Begini Reaksi Mensesneg