Gara-gara Pilgub PNS DKI Terancam Pecah

jpnn.com - JAKARTA - Dinamika politik jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 berpotensi mengganggu kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan masuknya dua pejabat teras pemprov dalam bursa calon kepala daerah.

Seperti diketahui, baru-baru ini Gubernur Basuki T Purnama menyatakan bakal maju melalui jalur independen dengan menggandeng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartanto sebagai wakilnya. Sementara itu, sejak jauh-jauh hari Sekretaris Daerah Saefullah sudah santer dikabarkan menjadi incaran partai-partai untuk diusung sebagai calon gubernur.

Pengamat birokrasi Jakarta Agus Firmansyah mengatakan, baik Heru maupun Saefullah memiliki jaringan sendiri di dalam lingkungan Pemprov DKI. Karena itu, jika keduanya benar-benar bertarung di pemilihan gubernur, potensi perpecahan di antara birokrat pun dipastikan membesar.

“Bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertarungan di internal. Ada kubu-kubu, ini akan membuat pelayanan publik jadi tidak berjalan maksimal,” ujar dia, Kamis (10/3).

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan kubu-kubu di lingkungan PNS Pemprov DKI sudah lama berdampak negatif terhadap kinerja. Bahkan mekanisme lelang jabatan pun tidak mampu mengobati penyakit yang sudah menahun tersebut. 

Lelang jabatan, sambung dia, tidak berbasis ‘right man on the right place’. Namun lebih banyak pada basis hubungan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Terbukti, pasca lelang jabatan masih dilakukan bongkar pasang pejabat. 

“Proses tanpa perencanaan serta menabrak aturan kepegawaian. Yang dipromosikan rentan bermasalah. Mereka menjabat karena kedekatan dengan sekda,” ungkap dia. (rul/dil/jpnn)