Gara-Gara Rumah Bupati, Mendagri Dikritik Presiden

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengumbar dana APBD untuk bermewah-mewahan dengan fasilitas jabatan. Menurutnya, APBD harus bisa digunakan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berbicara di Jakarta dalam acara dinner meeting bagi para kepala daerah yang akan mengikuti kursus transformasi kepemimpinan di Harvard University, Boston, Amerika Serikat, Rabu (12/9) malam, Gamawan mengaku pernah pernah dikritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gara-garanya, ada daerah dengan APBD kecil tapi justru rumah dinas bupatinya mewah.

"Saya dikritik Presiden. Ada daerah dengan APBD kecil tapi kantor bupatinya mewah, rumah bupatinya mewah," ucap Gamawan.

Dalam acara yang difasilitasi Rajawali Grup milik pengusaha Peter Sondakh itu Gamawan menegaskan, harusnya kantor bupati yang bagus itu bisa pararel dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. "Yang buruk itu kalau rakyatnya miskin, tapi kantor bupatinya mewah. Bagaimana bisa rakyatnya miskin tapi kantor bupatinya mewah?" ucapnya.