Gara-Gara SBY dan Ibas, Demokrat Bisa Masuk Buku Rekor
jpnn.com - JAKARTA - Nama Susilo Bambang Yudhoyono terdepan bakal diusung kembali menjadi ketua umum dalam kongres yang berlangsung 2015 mendatang. Bahkan, beberapa pihak memastikan bahwa pemilihan kembali SBY secara aklamasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum I Silaturahmi Nasional Demokrat, Subur Sembiring mengatakan, kecenderungan Demokrat menjadi partai keluarga semakin kuat.
"Kita kembalikan ke cita-cita pendiri yakni partai yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," katanya kepada RM Online, Minggu (21/12).
Subur menyayangkan, mayoritas jabatan tinggi Demokrat seperti sekjen dan bendahara umum didominasi keluarga SBY dan yang memiliki hubungan famili dengan mantan presiden itu.
"Ini bukan partai keluarga atau partai Cikeas. Hanya ibu Ani saja yang belum menjadi wakil ketua umum. Partai jangan tersandera kepentingan golongan Cikeas saja," jelas pendiri juga deklarator Partai Demokrat tersebut.
Menurut Subur, turunnya perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 lalu dapat dikatakan sangat drastis. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya ketidakpercayaan diri di internal partai, sehingga Demokrat butuh sosok baru yang bisa menstimulus kembali semangat.
"SBY saja presiden gagal dan hanya meraup suara 10 persen apalagi bukan presiden. Jadi, kita mengingatkan SBY untuk komitmen tidak mencalonkan kembali," bebernya.
Selain itu, dinasti Cikeas juga dipastikan bakal merusak iklim demokratis di tubuh Demokrat dengan terus-terusan menjagokan SBY. Hanya di Partai Demokrat yang ketua dan sekjennya bapak dan anak. Bisa masuk Guinness Book of Record nih," tegas Subur. (rmo/jpnn)
JAKARTA - Nama Susilo Bambang Yudhoyono terdepan bakal diusung kembali menjadi ketua umum dalam kongres yang berlangsung 2015 mendatang. Bahkan,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?