Garap Daerah Perbatasan, BNPP Gandeng Kadin

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna menggarap potensi yang ada di kawasan perbatasan. Secara resmi, Mendagri Gamawan Fauzi selaku Kepala BNPP dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di gedung Kemendagri, Kamis (27/1).

Dalam paparannya, Gamawan menjelaskan, kerjasama dengan pra pengusaha yang tergabung dalam Kadin diperlukan lantaran pemerintah tidak mungkin bisa sendirian mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perbatasan. Pasalnya, cakupan kawasan perbatasan sangat luas, yang garis batasnya saja mencapai 3032 kilometer. "Dan menurut data, 50 persen daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal," ujar Gamawan.

Sementara, lanjutnya, sebagian besar potensinya belum tergarap, baik potensi perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan. "Selama ini masih sedikit yang dilirik investor," ujarnya.

Dijelaskan, guna menindaklanjuti MoU dengan Kadin ini, BNPP akan segera melakukan pemetaan potensi daerah perbatasan. Selama ini sudah dipetakan, namun akan dipertajam lagi di 2011 ini. Untuk pemetaan ini, BNPP akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten yang berada di kawasan perbatasan. Targetnya, dalam enam bulan ke depan, sudah ada hasil pemetaan. "Sehingga kita punya daftar apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita tawarkan ke Kadin untuk dikerjakan," terang Gamawan.