Garap Kasus Mobile 8, Kejagung Periksa Bos PT Djaja Nusantara Komunikasi

jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi, Ellyana Djaja, Senin (14/12), terkait dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) tahun anggaran 2007-2009. Ellyana diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto mengatakan, saksi dicecar soal ada atau tidaknya pembelian voucher kepada PT Mobile 8 Telecom. Hal ini, kata Amir, mengingat dari pembelian yang dilakukan oleh PT Djaja Nusantara Komunikasi Rp 80 miliar itulah PT Mobile 8 Telecom mengajukan kelebihan pembayaran faktur pajak.
"Sehingga menerima Pembayaran Restitusi Rp 10 miliar," ungkap Amir, Senin (14/12).
Sebelumnya, Kejagung telah menaikkan penyelidikan kasus ini ke penyidikan. Meski sudah naik sidik, kejaksaan belum menetapkan seorang tersangka pun dalam kasus ini. Amir menyatakan, peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu karena ada transaksi pengadaan pembelian fiktif. "Yakni, antara PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) dengan PT Djaya Nusantara Komunikasi sebanyak Rp 50 miliar dan Rp 30 miliar," ungkap Amir, Kamis (3/12) lalu
Selanjutnya, Amir menegaskan, faktur pajak senilai Rp 114 miliar diteribtkan seolah-olah telah terjadi pembayaran atau transaksi. "Kemudian PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) mengajukan kelebihan pembayaran dari faktur pajak tersebut dan menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10 miliar," paparnya.
Penyidik menduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 10 miliar rupiah. Seperti diketahui, permohonan restitusi pajak lalu dikabulkan oleh KPP, padahal transaksi perdagangan fiktif dan transaksi tersebut dilakukan saat PT Mobile 8 Telecom masih dimiliki Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi, Ellyana Djaja, Senin (14/12), terkait dugaan korupsi penerimaan kelebihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih
- Program Diskon 50 Persen Tarif Listrik Masih Berlangsung Hingga Akhir Februari