Garuda Diminta Transparan soal IPO

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima, meminta soal penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) PT Garuda Indonesia yang akan dilakukan pada 11 Februari 2011 mendatang, harus lebih transparan, sehingga tidak memunculkan keributan pada publik seperti yang terjadi pada IPO PT Krakatau Steel (PT KS).

"Kita harus belajar dari IPO PT KS. Semuanya ribut karena masalah transparansi. Prioritaskan publik. Jangan samakan dengan swasta. Karena ini perusahaan BUMN," kata politisi dari F-PDIP itu, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda, di Gedung DPR, Selasa (30/11).

Untuk itu, Aria berharap semua pihak terkait harus berhati-hati terkait IPO Garuda ini, terutama dalam hal penetapan harga. Semua hasil audit harus dikemukakan secara transparan. "Yang ribut pertama kali mengenai IPO PT KS, kan soal penetapan harga. Kita tidak ingin hal ini sampai terjadi pada IPO Garuda," katanya.

Di samping itu, sebut Aria pula, masalah mekanisme penjatahan juga perlu diperhatikan. Siapa yang mendaftar dan siapa yang mendapat saham, menurut Aria, juga akan menjadi masalah besar. "Jika saham untuk pemodal dalam negeri tidak diprioritaskan, akan menjadi masalah besar. Ini harus betul-betul diperhatikan," pungkasnya.