Gaungkan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tetap mengagendakan pembekalan atau retret kepala daerah terpilih pada pilkada 2024, meskipun Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan soal efisiensi anggaran.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut efisensi anggaran diberlakukan terhadap kegiatan pemerintah yang tidak penting.
"Efisensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan," kata dia ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2).
Prasetyo mengungkapkan retret masuk kategori kegiatan penting pemerintah, sehingga tidak termasuk aktivitas yang terkena efisiensi anggaran.
"Nah, kami merasa bahwa retret menjadi sangat penting," lanjut dia.
Sebab, kata Prasetyo, retret menjadi kegiatan pemerintah dalam menyatukan program antara pusat dan daerah.
"Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," katanya.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut retret kepala daerah oleh Presiden Prabowo bakal dilaksanakan dua gelombang.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut efisensi anggaran diberlakukan terhadap kegiatan pemerintah yang tidak perlu dilaksanakan.
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Istana Minta Perusahaan Swasta Terapkan Waktu Kerja Fleksibel Jelang Lebaran
- Setelah Retret, Agustiar Sabran Dapat Cara Jitu Tingkatkan Pendapatan Kalteng
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Soroti Dugaan Konflik Kepentingan PT Lembah Tidar
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri