Gawat, Pemerintah Tidak Bisa Jemput WNI di Wuhan China
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa menjemput atau mengambil alih warganya yang berada di Wuhan, China.
Menurut Fadjroel, hal itu dikarenakan pemerintah China telah melakukan karantina dan melarang setiap masyarakat keluar dari Wuhan.
"Di sana tertulis bahwa mereka tidak boleh keluar, dan orang lain tidak boleh masuk ke sana. Yang dikerjakan sekarang dari KBRI Beijing untuk terus melakukan hubungan dengan mereka (WNI, red)," kata Fadjroel di Istana Presiden, Rabu (29/2).
Meski demikian, Fadjroel menekankan bahwa pemerintah sangat memprioritaskan upaya pemulangan WNI di China seperti komitmen Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sejauh ini sudah ada komunikasi yang dibangun dengan pelajar yang terisolasi di Wuhan.
"KBRI Beijing sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman persatuan pelajar Indonesia di Wuhan, dan teman-teman pelajar Indonesia di Wuhan juga sudah memberikan informasi kepada kami. Kemarin dari Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan," kata dia.
Fadjroel juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan setiap menteri untuk menyiapkan solusi terkait virus Corona. Seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyiapkan rumah sakit dan tabung evakuasi. Lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan upaya pencegahan.
"Seperti yang dinyatakan Presiden Jokowi di Surabaya bahwa pemerintah sangat memberi perhatian kepada setiap WNI di mana pun. Tidak terkecuali di RRT," kata Fadjroel. (tan/jpnn)
Pemerintah Indonesia tidak bisa menjemput atau mengambil alih warganya yang berada di Wuhan dikarenakan pemerintah China telah melakukan karantina dan melarang setiap masyarakat keluar dari Wuhan untuk menghindari virus corona.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi