GAWAT! Perusahan Ancang-ancang Alihkan Investasi dari Indonesia

Menurut pernyataan SKK Migas, Rabu (16/3) malam, INPEX Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil menjadi 40 persen dari total personil di Indonesia. Bahkan SKK Migas mengkhawatirkan hal ini dapat menimbulkan lay off. Hal ini menambah panjang daftar perusahaan global sektor tambang dan migas di Indonesia yang melakukan hal serupa.
Supriatna berharap pemerintah bisa segera merespons kondisi ini. Sebab, bukan tidak mungkin ini menjadi titik awal keterpurukan industri tambang dan migas Indonesia yang bakal merembet ke berbagai sektor bisnis lainnya.
“Kalau tidak justru akan merugikan pemerintah sendiri seperti kekurangan lapangan kerja dan menurunnya kepercayaan investasi,” ujarnya.
Karenanya, ia menegaskan, pemerintah harus memberi insentif dan kemudahan bagi perusahaan sektor tambang dan energi yang tetap berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Salah satu caranya dengan memberikan keringanan pajak.
Menurut dia, keringanan pajak tidak perlu dengan menghapus pungutan atau pembebasan pajak seperti di Australia. “Tapi, cukup dengan tidak ada kenaikan pajak yang lain seperti PBB atau PNBP,” tutur Supriatna.
Corporate Secretary PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), Joko Pramono mengakui saat ini situasi bisnis sektor energi sangat sulit. Sehingga, perusahaan-perusahaan sektor energi melakukan efisiensi besar-besaran.(boy/jpnn)
JAKARTA – Petaka di sektor energi dan tambang masih akan terus berlanjut. Setelah gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terus membayangi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sejumlah Tokoh Ikut Tenangkan Nasabah Bank DKI dan Imbau Tidak Kosongkan Rekening
- SPBH Milik PLN IP Bakal Jadi Kunci Penting Mewujudkan Transportasi Berbasis Hidrogen
- Talenta Unggul Mampu Memperkuat Hilirisasi Pertambangan
- Harga Emas Melonjak, Didimax Buka Edukasi Trading Gratis
- Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Kanwil Bea Cukai Jakarta Beri Fasilitas TBB ke Perusahaan Ini
- Melahirkan Ahli Keuangan Investigator Jadi Strategi IAPI Menjaga Kepercayaan Publik