Gawat, Pilkada 2020 Bisa Bikin Distribusi Bansos untuk Rakyat Terganggu

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, terdapat efek negatif jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dipaksakan pada Desember.

Menurut dia, kontestasi politik pada Desember 2020 akan membelah konsentrasi kandidat petahana, hal itu berimbas kepada jalannya roda pemerintahan.

Pasalnya, kata dia, kandidat petahana perlu mengurusi kontestasi politik. Namun, kandidat petahana juga perlu menangani pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

"Penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu juga akan sangat terganggu," kata Arya dalam diskusi daring, Minggu (17/5).

Jalannya pemerintahan semakin terganggu, jika satu daerah pemilihan memiliki dua petahana yang menjadi kandidat.

Menurut Arya, rakyat tentu menjadi pihak yang dirugikan atas hal tersebut. Penyaluran bantuan sosial selama pandemi berpotensi terhambat.

"Yang penting juga adalah mengenai distribusi bantuan sosial. Saya melihat ini diperkirakan akan terganggu distribusinya kalau petahana yang maju itu berasal dari kepala daerah yang pecah kongsi. Misalnya kepala daerah dan wakilnya sama-sama maju," ucap Arya.

Selain masalah roda pemerintahan, kata Arya, terdapat unsur ketidakadilan andai Pilkada dipaksakan pada Desember 2020. Pasalnya, kata dia, pelaksanaan Pilkada berlangsung ketika pandemi.