Gawat! Pleno Capim KPK di DPR Deadlock

jpnn.com - JAKARTA - Rapat pleno Komisi III DPR gagal mengambil keputusan apakah seleksi calon pimpinan KPK melalui fit and proper test (FnP) di DPR bisa dilanjutkan atau tidak. Akibatnya, forum menyepakati pengambilan keputusan tersebut ditunda pekan depan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin usai memimpin pleno yang berlangsung tertutup, Rabu (25/11) malam. "Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi, disepakati penundaan pengambilan keputusan apakah Capim KPK dilanjutkan atau dikembalikan kepada pemerintah pada minggu depan," kata Aziz.

Aziz awalnya tidak mau mengungkap alasan apa yang menjadikan pengambilan keputusan tersebut deadlock, karena pleno tersebut tertutup. Tapi setelah didesak, Waketum Golkar itu akhirnya membuka salah satu poin perdebatan.

"Bahwa masih terdapat silang pandang terhadap unsur kejaksaan yang perlu dikaji secara komprehensif. Komisi III sudah menyerahkan ke fraksi masing-masing melakukan pendalaman," ungkapnya.

Dijelaskan bahwa adanya unsur kejaksaan yang lolos seleksi oleh panitia seleksi penting dan substansial. Misalnya dalam penanganan perkara di KPK, untuk menentukan berkas perkara lengkap atau tidak, serta pengajuan ke pengadilan, butuh peran jaksa.

Saat ditanya apa Komisi III sengaja mengulur seleksi Capim KPK oleh DPR, Aziz membantahnya. "Kami tidak ada niat mengulur, bahkan kami ingin mendukung kinerja KPK," tukas Aziz.

Kalaupun proses di DPR berlarut-larut melewati batas waktu berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Desember mendatang, Aziz menyebut tidak mengganggu kinerja KPK, karena Perppu KPK untuk 3 pimpinan berlaku sampai terpilihnya pimpinan yang baru.

"(Jabatan pimpinan KPK) habis 16 Desember. Tetap bisa berjalan karena Perppu yang dibuat pemerintah, tiga pimpinan masa waktunya sampai dengan terpilihnya pimpinan KPK sehingga tidak akan mengganggu kerja. Tiga orang bisa. Karena sifatnya kolektif kolegial," pungkasnya. (fat/jpnn)