Gaya Tentara Orba, Pindah ke Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Tudingan terhadap militer yang sangat berkuasa pada era Orde Baru kini berpindah kepada elit politik sipil yang kini tengah menguasai DPR. Bagaimana tidak, partai politik (parpol) kini telah mengkebiri hak-hak rakyat untuk memimpin bangsa melalui Undang-undang Pemilihan Presiden.

 "Era Orde Baru, militer dituding sebagai pihak yang menguasai pemerintahan dan semua sektor kehidupan, sumber permasalahan bangsa, dan pihak yang anti demokrasi. Tudingan itu kini boleh jadi beralih elit politik yang saat ini tengah menguasai DPR," tegas bakal calon (balon) Presiden Sutiyoso, melalui press rilisnya ke JPNN, Jumat (7/11).

 Parpol yang saat ini menguasai DPR, lanjut Sutiyoso, tidak ingin memberikan kesempatan pada anak bangsa yang memiliki potensi memimpin bangsa ini ke depan. "DPR membatasi hak konstitusional warga negara untuk menjadi pemimpin melalui pembatasan 25 persen suara dan 20 persen kursi bagi parpol yang mengusung capres dan cawapres."

 Dengan batasan ini, ujar Sutiyoso, dipastikan tidak mungkin ada calon lain selain calon yang diajukan oleh parpol yang belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat. "Saya paham masalah yang ada saat ini bahwa sistem presidensil tidak efektif sehingga perlu dilakukan pembatasan parpol yang bisa mengusungnya. Namun pembatasan itu seharusnya ditulis dalam UUD, bukan dalam UU yang dapat dirubah DPR kapanpun," ujar Sutiyoso.

 Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu juga menegaskan bahwa parpol yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi justru kini menjadi ganjalan bagi demokrasi itu sendiri. Para elit Parpol enggan melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan bangsa. Inilah salah satu penyebab permasalahan dalam melaksanakan konstitusi. "Ketika diajak untuk membenahi sistem melalui amandemen UUD, mereka pun tidak mau," tegas Sutiyoso. (Fas/JPNN)