Gayus: Ada Konspirasi Lemahkan BK DPR

Demikian juga halnya soal komposisi keterwakilan fraksi di BK. Menurut Gayus, UU MD 3 memerintahkan harus ada keterwakilan semua fraksi di BK. Faktanya, masih ada 2 fraksi dari 9 fraksi yang tidak wakilnya di BK yakni Fraski Gerindra dan Hanura. "Terhadap kedua fraksi tersebut saya sudah meminta agar membawa masalah itu ke Mahkamah Konstitusi karena DPR telah melanggar undang-undang," ungkap Gayus Lumbuun.

Sementara Anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal mengatakan mestinya BK DPR saat ini adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang paling sibuk karena begitu tingginya konflik kepentingan di parlemen. Mulai dari prilaku individu anggota dewan yang memindahkan 'kebun binatang' ke DPR hingga kesewenang-wenangan ketua dan pimpinan DPR dalam memimpin rapat-rapat DPR.

"Bahkan menjelang 1 tahun masa kerja keanggota DPR periode 2009-2014 ini, masih ada diantara Anggota DPR yang hanya datang 1 kali saat pelantikan dahulu. Belum lagi soal hilangnya bundel dokumen DPR, dana aspirasi DPR dan rencana pembangunan gedung baru parlemen serta adanya sejumlah anggota DPR berstatus tersangka korupsi yang kesemuanya itu melibatkan anggota fraksi besar di DPR," kata Akbar Faisal lagi.

Ditambahkan, hal ini memang menjadi dilema bagi fraksi besar kalau BK ini diberi taring bakal akan membahayakan citra fraksi besar itu. "Berbeda ketika partai dimaksud 5 tahun lalu saat berada di papan tengah. Secara gegap-gempita dia tampil paling depan dalam memecat anggotanya yang bermasalah. Tapi disaat di besar, justru dia berbalik arah terindikasi melemahkan BK.