JPNN.com 
Gebrakan Luhut Panjaitan Bernuansa Ekonomi, Malah Bikin Repot
Awiek yang juga wakil ketua Badan Legislasi DPR ini menilai, pengaturan tersebut ambigu karena prinsip PSBB itu adalah pembatasan jumlah penumpang dengan semangat phsyical distancing sebagaimana diatur Permenkes 9/2020.
"Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan physical distancing," tukasnya.
Selain itu, kata legislator asal Madura ini, lahirnya Permenhub tersebut akan merepotkan dalam implementasinya di lapangan. Terlihat ketentuan itu lebih bernuansa ekonomi politik.
"Padahal, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus Rp405,1 triliun, dari jumlah tersebut sebagian bisa digunakan sebagian untuk membantu para para ojek online," tutur Awiek.
Persoalan ini menurutnya juga menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antarinstansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB, sehingga menghasilkan kebijakan berbeda.
"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara-gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, tetapi di sisi lain diperbolehkan," tandas anggota Komisi VI DPR ini. (fat/jpnn)
Aturan Transportasi Baru Oleh Luhut:
Kebijakan Luhut Panjaitan menerbitkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dinilai hanya membikin repot penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Luhut Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
- DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi, Asalkan..
- Datangi MKD, IMM Laporkan Legislator yang Memimpin Rapat RUU Pilkada
- Parlemen Dikepung Massa, Pimpinan Baleg DPR Sebut Tak Ada Pengesahan RUU Pilkada
- Keganjilan Rapat DPR Bahas RUU Pilkada, Tak Ada Keterbukaan Informasi hingga Penjagaan Brimob Bersenjata
- Muncul Persoalan Perubahan Kuota Haji, Pansus Bisa Saja Melibatkan KPK
