Gedung Baru DPR Dituding Berpondasi Kebohongan Publik

"Jadi, secara politik formal di DPR, tahap lanjut pelaksanaan rencana pembangunan gedung DPR ini sesungguhnya tidak sah karena terdapat fraksi yang menolak rencana tersebut," tegas Heni.

Roy Salam dari IBC menyampaikan alasan pembangunan gedung untuk peningkatan kinerja anggota dewan sangat tidak relevan. Fasilitas yang diberikan negara kepada setiap legislator di DPR sebenarnya sudah lebih dari cukup. "Anggaran pembangunan gedung baru sebaiknya dialihkan untuk kepentingan publik yang lebih luas," katanya.

Roy menyampaikan anggaran Rp 1,3 triliun itu bisa dikonversi menjadi 16 gedung sekolah baru atau menambah dana subsidi pupuk hingga 8 persen. Bisa juga untuk membangun 21 ribu unit rumah baru bagi korban bencana dan menambah 19,5 juta peserta Jamkesmas baru. "Semua ini jauh lebih penting dari sekedar gedung baru untuk anggota DPR," tandas Roy. (pri)