Gedung Baru DPR Jalan Terus

Ray mengatakan, substansi peninjauan ulang hanya mengevaluasi nominal bujet pembangunan gedung baru. "Padahal, publik meminta kalau tidak bisa sampai berhenti, ya ditunda dulu," ujarnya.

Dia mengingatkan, masih ada perdebatan faktual yang belum selesai. Misalnya, menyangkut kepastian apakah ibu kota negara masih tetap di Jakarta atau dipindah ke luar Pulau Jawa. Ray kembali mengkritik tajam pernyataan Marzuki yang menyebut kalau ibu kota dipindah, gedung baru DPR bisa dijadikan museum parlemen.

"Seenaknya saja bicara begitu. Bayangkan, Rp 1,6 triliun hanya menjadi museum parlemen. Ini cenderung melecehkan akal sehat publik. Mengapa tidak sekalian saja bilang jadi tempat pembuangan sampah," sentil Ray dengan nada tinggi.

Selain itu, lanjutnya, soal kapasitas dan fasilitas gedung yang ada sekarang juga belum tuntas dibahas. "Seberapa jauh sebenarnya kebutuhan untuk membangun gedung baru," katanya. Sementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, DPR juga mengusulkan kebutuhan lain yang berpotensi menyedot anggaran besar negara. "Mulai penambahan staf ahli, pengadaan rumah aspirasi, sampai studi banding. Tolong jangan sembrono menggunakan uang negara," tutur Ray. (bay/pri/c3/tof)