Gedung Baru KPK Sarat Politik Transaksional

JAKARTA - Keberadaan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah seharusnya direalisasikan. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menduga ada permainan di Komisi III DPR RI terkait usulan gedung baru tersebut.

"Melihat kerja KPK, sebetulnya sah-sah saja KPK mengajukan gedung baru. Kalau mau jujur, termasuk rumah tahanan yang ada di KPK juga tidak efektif," terangnya kepada wartawan, Minggu (24/6).

Menurut dia, gedung KPK yang sekarang ditempati Abraham Samad cs merupakan gedung perbankan lama. Wajar jika pimpinan KPK yang dilantik Presiden, 16 Desember 2011 lalu, meminta fasilitas gedung baru. Selain banyaknya sumber daya manusia (SDM) di masing-masing bidang, seluruh personel di KPK juga butuh ruang kerja yang mendukung bagi proses pemberantasan korupsi. ’’KPK wajar menuntut itu, yang jadi problem sebetulnya adanya tanda bintang pada usulan KPK di Komisi III,’’ tegas Madril.

Terlepas nantinya ditolak atau diterima usulan gedung baru KPK, tambah dia, apa yang dilakukan pimpinan Komisi III DPR dengan memberikan tanda bintang secara tidak langsung menunjukkan bahwa apa yang terjadi di DPR selama ini adalah politik transaksional. "Ini KPK, apalagi kalau (usulan) lembaga lain. Ini menunjukkan bahwa pola anggaran di DPR adalah transaksional,’’ kata Madril.