Gedung Baru KPK Sarat Politik Transaksional
Senin, 25 Juni 2012 – 02:10 WIB
Menurut Aboe Bakar, anggaran negara secara keseluruhan saat ini sangat terbatas. Sedangkan pada saat sama, banyak kementerian dan lembaga yang juga meminta pembangunan gedung baru seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komnas HAM.
Karena itu, menurut Aboe Bakar, jika ingin ideal, sebaiknya Menteri Keuangan, Menko Polhukam dan Komisi III duduk bersama untuk membicarakan anggaran yang berpihak pada masalah hukum. ’’Kalau anggaran pendidikan bisa dipatok 20 persen dari APBN, harusnya hukum juga bisa. Kalau ada keinginan bersama kita bisa coba,’’ pungkasnya. (yay)
JAKARTA - Keberadaan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah seharusnya direalisasikan. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- AIA Health X Hadir Beri Perlindungan Optimal dengan Harga Terjangkau
- Pengemudi Taksi Ini Bantu Lansia Pulang ke Rumah, Andre: Pahlawan di Jalanan
- Pekan TV Fujian dan MNC Jalin Kerja Sama, Siap Perkenalkan Budaya Quanzhou di Tanah Air
- Jebolan Indonesian Idol Ini Bakal Sepanggung Lagi di Malam Puncak Ulang Tahun MNC Group
- Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa