Gedung Baru KPK Sarat Politik Transaksional
Senin, 25 Juni 2012 – 02:10 WIB

Gedung Baru KPK Sarat Politik Transaksional
Menurut Aboe Bakar, anggaran negara secara keseluruhan saat ini sangat terbatas. Sedangkan pada saat sama, banyak kementerian dan lembaga yang juga meminta pembangunan gedung baru seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komnas HAM.
Karena itu, menurut Aboe Bakar, jika ingin ideal, sebaiknya Menteri Keuangan, Menko Polhukam dan Komisi III duduk bersama untuk membicarakan anggaran yang berpihak pada masalah hukum. ’’Kalau anggaran pendidikan bisa dipatok 20 persen dari APBN, harusnya hukum juga bisa. Kalau ada keinginan bersama kita bisa coba,’’ pungkasnya. (yay)
JAKARTA - Keberadaan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah seharusnya direalisasikan. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah
- Siswa Sulawesi Tenggara Cerdas-Cerdas, Ini Reaksi Mendikdasmen
- GP Ansor Gaungkan Patriot Ketahanan Pangan Menjelang Puncak Harlah Ke-91
- Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang
- Berdoa di PIK, Biksu Thudong Tebar Pesan Damai
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun