Gedung KPK Makin Sumpeg
Kamis, 23 Oktober 2008 – 18:38 WIB
JAKARTA - Gedung KPK di Jl Rasuna Said Kavling C1, Jakarta Selatan, dinilai mulai tak layak untuk terus digunakan. Ini disebabkan terus bertambahnya jumlah pegawai KPK yang kini sudah mencapai 550 orang, sementara daya tampung bekas gedung Bank Papan Sejahtera yang baru setahun ditempati KPK itu hanya mampu memuat 450 orang. Baru setahun KPK pindah kantor dari Jl Veteran III dan Jl Juanda, Jakarta Pusat ke gedung berlantai 8 di Jl Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan. KPK sempat mengusulkan lantai dasar kantor dijadikan rutan ke Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM.
Ketiadaan rumah tahanan dan terbatasnya jumlah ruang pemeriksaan, tak dimungkiri menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi. "Makanya kita kesini, melihat langsung kondisi KPK baik itu dari segi sarana maupun kinerja," sebut anggota Panitia Anggaran DPR RI Joni Allen dan rekannya Setya Novanto, selepas bertemu dengan pimpinan KPK, Kamis (23/10).
Baca Juga:
Dari pertemuan itu, lanjut Joni, mencuat permintaan dari KPK agar panggar menyetujui usulan pembangunan rutan. Pasalnya, semua tersangka korupsi yang ditangani KPK selama ini dititipkan di kepolisian. "Nanti kita bahas ditingkat panggar, yang pasti nggak ada penambahan anggaran," jelas Joni, tanpa menyebut berapa anggaran yang diusulkan KPK untuk tahun anggaran 2009. Joni menambahkan, kunjungan ini sekaligus menepis anggapan selama ini bahwa hubungan DPR dan KPK tak harmonis, menyusul banyaknya anggota DPR yang ditangkap karena terlibat korupsi.
Baca Juga:
JAKARTA - Gedung KPK di Jl Rasuna Said Kavling C1, Jakarta Selatan, dinilai mulai tak layak untuk terus digunakan. Ini disebabkan terus bertambahnya
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan