Gedung Mewah DPR Tidak Bisa Dihentikan

Rencana pembangunan fasilitas relaksasi memang tidak disampaikan langsung oleh pimpinan DPR ataupun anggota badan urusan rumah tangga (BURT). Melainkan, team leader dari Tim Teknis Pembangunan Gedung Baru DPR Budi Sukada. Namun, saat itu, Budi menyampaikan dalam satu forum yang sama, yaitu acara sosialisasi resmi rencana pembangunan gedung baru oleh BURT pada 30 Agustus 2010 lalu.

"Sangat tidak masuk akal jika isu usul tersebut lalu diterima pimpinan di tengah kondisi bangsa yang masih belum baik seperti sekarang," elak Taufik, kembali. Dia menegaskan, apa yang disampaikan Budi Sukada soal fasilitas relaksasi itu jelas tidak benar.

"Dia harus ditanyai dari mana mendapatkan isu seperti itu, karena memang tidak ada rencana apa pun terkait dengan hal itu," tandasnya. Jika  Budi Sukada, lanjut Taufik, mendapatkan info dari anggota DPR,  perlu ada tindakan terhadapnya. Begitu pula, jika info tersebut berasal dari jajaran kesetjenan, pihak Sekjen juga harus bisa menindak tegas jajarannya.

Sementara itu, gelombang penolakan dari internal dewan terus mengalir. Kemarin giliran Fraksi Partai Gerindra menyatakan penolakannya. "Kami menolak karena tidak etis membangun gedung di tengah perekonomian rakyat yang belum stabil," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo.