Gedung Putih: Taliban Tidak Pantas Dihormati

Gerakan militan Islam meraih kekuasaan dalam kemenangan yang dipercepat dengan penarikan dukungan militer AS kepada pasukan pemerintah Afghanistan.

Pengumuman Taliban tentang pemerintahan baru pada Selasa secara luas dilihat sebagai sinyal bahwa mereka tidak ingin memperluas basis mereka dan menghadirkan wajah yang lebih toleran kepada dunia.

Kelompok itu telah berjanji untuk menghormati hak-hak orang dan tidak mencari balas dendam, tetapi telah dikritik karena tanggapannya yang keras terhadap protes dan perannya dalam evakuasi ribuan orang yang kacau dari bandara Kabul.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington sedang menilai pengumuman Kabinet. "Tetapi meskipun menyatakan bahwa pemerintahan baru akan inklusif, daftar nama yang diumumkan hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka, dan tidak ada wanita," katanya selama kunjungan ke pangkalan udara AS di Jerman. telah menjadi titik transit bagi para pengungsi dari Afghanistan.

Uni Eropa menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan itu, tetapi mengatakan siap untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan. Bantuan jangka panjang akan tergantung pada Taliban yang menjunjung tinggi kebebasan dasar.

Arab Saudi menyatakan harapan pemerintah baru akan membantu Afghanistan mencapai "keamanan dan stabilitas, menolak kekerasan dan ekstremisme."

Terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, dari 1996 hingga 2001, perempuan dilarang bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Kelompok tersebut melakukan eksekusi di depan umum dan polisi agamanya menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam.

Para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak rakyat, termasuk hak-hak perempuan, sesuai dengan syariah, tetapi mereka yang telah menikmati kebebasan yang lebih besar selama dua dekade terakhir khawatir akan kehilangan kebebasan itu.