Gedung Putih Tekan Dewan Militer Mesir

Carney juga mengatakan bahwa Mesir membutuhkan solusi konkret dan fundamental untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi. Sejak Mubarak terguling dari pemerintahan pada 11 Februari lalu, pergolakan politik terus-menerus terjadi. Penyebabnya adalah pemerintahan transisi yang tak mampu menampung aspirasi seluruh warga dan masih bercokolnya orang-orang Mubarak pada pemerintahan.

"AS sangat yakin bahwa yang dibutuhkan Mesir saat ini adalah pemerintahan (sipil) yang berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh," ungkap Carney. Dengan demikian, transisi Mesir menjadi negara demokrasi akan berjalan lancar. Selanjutnya, pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang sudah diagendakan pun bakal berlangsung aman dan damai, dengan dukungan penuh masyarakat.

Namun, untuk mendirikan pemerintahan sipil yang berdaulat, Mesir perlu menyingkirkan SCAF lebih dulu. Sebab, sebagai dewan militer yang sarat dengan kroni Mubarak, SCAF justru berpotensi menghambat laju demokrasi Mesir. Sayangnya, upaya untuk membersihkan pemerintahan dari dewan militer tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, SCAF masih kerasan berkuasa.

Kemarin, dewan militer yang dipimpin Field Marshal Hussein Tantawi itu malah menunjuk seorang PM untuk membentuk kabinet baru. Kamal al-Ganzuri yang menjabat PM di era Mubarak (1996-1999), kembali dipercaya untuk duduk di kursi kepala pemerintahan dan menyusun kabinet. Keputusan itu pun kembali memantik protes. Ribuan warga lagi-lagi membanjiri Tahrir Square menentang keputusan tersebut. (AFP/AP/hep/ami)