Gegara Ini, Politikus PKS Sebut Jokowi Terbukti Ingkar Janji

Hal ini akan mengakibatkan posisi tawar-menawar produk pertanian yang rendah dan akan merugikan posisi petani yang cenderung lemah.

Sebab, kata dia, sebagian  besar petani kita adalah petani gurem (petani kecil). “Lahan petani masih relatif kecil yakni rata-rata hanya sekitar 0,5 hektare,” papar Johan.

“Coba bayangkan bagaimana nasib petani kita, pada saat harga komoditas anjlok, mereka malah kena pajak lagi,” cetus Johan.

Ketika petani menjual produknya pada kondisi harga normal saja, petani pasti akan kehilangan sedikit insentifnya akibat petani ikut menanggung PPN Pertanian yang dikenakan.

Anggota Komisi IV DPR ini berpendapat Pengenaan PPN Pertanian pada petani memiliki unsur ketidakadilan.

Hal ini, kata dia, karena selain pendapatan petani yang masih rendah juga kedudukan petani itu sendiri sebagai produsen komoditas Pertanian sekaligus sebagai konsumen yang mengonsumsi produk akhir hasil olahan.

Johan mengakibatkan pemerintah harus sadar bahwa petani akan mengalami kerugian akibat harus tetap menyetor pajak kepada pemerintah. 

“Sebab pengaruh pajak dapat mengakibatkan penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi,” kata Johan menyesalkan kebijakan yang sangat tidak propetani ini.