Gegara Pakai Fasilitas Negara Untuk Kampanye, Anak Ketum Golkar Digarap Bawaslu
![Gegara Pakai Fasilitas Negara Untuk Kampanye, Anak Ketum Golkar Digarap Bawaslu](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/12/14/anggota-dpr-ri-ravindra-meyakini-skema-closed-loop-financing-o5nt.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor memeriksa anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga.
Putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu diperiksa atas kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan saat membagikan ratusan traktor dari Kementerian Pertanian.
Ravindra yang merupakan caleg DPR RI untuk Pemilu 2024 itu diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan memakai fasilitas negara.
Pasalnya, pada bantuan traktor yang diperuntukan untuk para petani di Kabupaten Bogor tersebut tertempel stiker Ravindra Airlangga, padahal traktor-traktor tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian.
Dalam pemeriksaan kali ini, Bawaslu Kabupaten Bogor harus datang ke Jakarta untuk memeriksa putra Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut.
"Kemarin kami ke Ravindra (ke Jakarta). Pemeriksaan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin bersama tim," kata Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, dikutip Selasa (19/12).
Pihaknya mengaku akan terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Bawaslu Kabupaten Bogor juga akan melakukan pengecekan lapangan kepada para penerima bantuan.
"Kami juga akan mengecek ke lapangan untuk memastikan informasi yang sudah kami peroleh selama ini. Pokoknya kami akan terus dalami kasus ini," ujarnya.
Ravindra Airlangga, anak dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto diperiksa Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye.
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan