Gegara TKA China, Pemerintah Disebut Aneh Oleh Mardani Ali Sera

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan semasa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 16 Agustus 2021.
Misalnya, pemerintah tidak terus memberikan kesempatan masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia pada saat rakyat diminta tetap di rumah semasa PPKM berlevel.
"Jika TKA terus dibuka sementara PPKM terus berjalan, sangat tidak jelas ke pemihakan pemerintah," kata Mardani melalui layanan pesan, Selasa (10/8).
Selain keadilan, anggota Komisi II DPR RI itu berharap kepada pemerintah memberikan bantuan tunai kepada rakyat kecil terdampak kebijakan PPKM berlevel.
"Perlu benar-benar jaga kesejahteraan masyarakat kecil. Kasihan sekali penderitaan warteg, tukang becak hingga tukang porter. Mesti ada mekanisme crash program untuk mereka. Berat, berat, dan berat," ujar Mardani.
Pemerintah diketahui memperpanjang PPKM level 4 selama dua pekan di luar Jawa-Bali, yakni mulai 10 sampai 23 Agustus.
Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali, mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, yang dilanjutkan hingga 9 Agustus 2021.
"Arahan Presiden RI PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers PPKM di Jakarta, Senin (9/8).
Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan semasa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 16 Agustus 2021.
- ASN dan Honorer Dukung Tata Kelola Guru Diambil Alih Pusat
- Penanganan Guru akan Diambil Alih Pusat, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Penjelasan Begini
- Prabowo Pengin Evakuasi Warga Palestina, Mardani: Jangan Terkesan Relokasi, Berbahaya
- Wamendagri Jelaskan Tiga Kebijakan Pempus Setelah Revisi UU Otsus
- Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Mundur, Pemprov Jateng Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
- Pemerintah Pusat Izinkan Program Sarapan Gratis, Pramono Segera Laksanakan