JPNN.com 
Gegara Varian Delta, Belanja Kesehatan Membengkak, Pemerintah Harus Bayar Tagihan Rp 23 Triliun
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.
“Jadi, kami bisa lihat bahwa Covid-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” ujar mantan petinggi Bank Dunia, itu.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN, yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.
Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp 783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp 1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp 947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.
Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi, namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.
“Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan,” kata Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Sri Mulyani menyatakan pemerintah tahun ini masih memiliki tanggung jawab membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 tahun lalu Rp 23 triliun. Kenaikan kasus Covid-19 varian Delta, menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Menkeu: Kalau Tunjangan Profesi Lebih Kecil dari Tukin, Kami Tambahkan
- Sri Mulyani Ungkap tak Semua Dosen Terima Tukin, Begini Penjelasannya
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Kabar Gembira tentang Pencairan Tukin Dosen ASN, Alhamdulillah
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
