JPNN.com 
Gegara Varian Delta, Belanja Kesehatan Membengkak, Pemerintah Harus Bayar Tagihan Rp 23 Triliun
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.
“Jadi, kami bisa lihat bahwa Covid-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” ujar mantan petinggi Bank Dunia, itu.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN, yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.
Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp 783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp 1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp 947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.
Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi, namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.
“Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan,” kata Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Sri Mulyani menyatakan pemerintah tahun ini masih memiliki tanggung jawab membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 tahun lalu Rp 23 triliun. Kenaikan kasus Covid-19 varian Delta, menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara.
Redaktur & Reporter : Boy
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
