Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi berlangsung hingga menjelang magrib pada Rabu (19/2).

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof. Budi Djatmiko mengungkap dugaan adanya praktik jual beli anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh oknum anggota DPR.

Menurut Prof. Budi, skema KIP yang seharusnya membantu mahasiswa justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu.

"Pak Prabowo pernah bilang ke saya, PTS tidak perlu dibantu, tetapi diberikan KIP lebih banyak. Tetapi dengan sedih, mohon maaf, kemarin banyak KIP dari teman-teman DPR yang melalui jalur aspirasi, tetapi di sana ada jual beli. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi. Saya sudah lapor ke Pak Presiden, karena ada yang menjual dengan harga lima juta, tujuh juta. Oknum siapa, saya tidak tahu, tetapi laporan dari kami sudah ada," ujar Prof. Budi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), serta sejumlah perwakilan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Himatul Aliyah dari Fraksi Gerindra meminta Prof. Budi untuk menyebutkan kampus dan oknum yang terlibat dalam dugaan penyelewengan tersebut.

"Tadi ada disebutkan soal penyelewengan, kami ingin tahu kampus mana dan siapa oknumnya. Jika memang ada, kami bisa langsung meminta mereka diberhentikan dari jabatannya," kata Himatul.

Namun, Prof. Budi menegaskan bahwa dugaan jual beli anggaran KIP bukan berasal dari perguruan tinggi, melainkan dari oknum anggota DPR.