JPNN.com 
Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
"Bukan perguruan tingginya, bu. Ini dari DPR-nya," sahutnya.
Himatul membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa Komisi X aktif melakukan pengawasan terhadap anggaran KIP Kuliah.
"Kayaknya tidak mungkin, pak. Kita, kan, melakukan tugas pengawasan," ujarnya.
Prof. Budi pun menegaskan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan perguruan tinggi.
"Mengatasnamakan tenaga ahli (TA), saya kira kita semua tahu. Aspirasi ini kemudian melalui TA, tetapi saya tidak tahu siapa yang bermain di baliknya. Nah, itu yang jadi masalah," tutupnya.
Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk KIP Kuliah di tahun 2024. Dana ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan, guna memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat. (tan/jpnn)
Menurut Prof. Budi, skema KIP yang seharusnya membantu mahasiswa justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Tantangan Bagi Kepala Daerah Baru, Rahmat Saleh Ingatkan 4 Hal Penting Ini
- Ketua Fraksi PKS Mengajak Parlemen Inggris Menghentikan Penjajahan Israel Atas Palestina
- Peneliti Ungkap Sejumlah Poin Positif UU Minerba
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
.jpeg)
