Gelar Aksi di Depan Gedung Merah Putih, Massa ARMI Desak Ini ke KPK
![Gelar Aksi di Depan Gedung Merah Putih, Massa ARMI Desak Ini ke KPK](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/watermark/2020/01/10/IMG_20200109_205519.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Massa Aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat Indonesia (ARMI) menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menuntut Lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021.
"Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendalam yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi.
"Inilah sebabnya mengapa korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa," kata Koordinator Aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat Indonesia (ARMI), Bung Wake, Jumat (2/8/2024).
Penanganan kasus korupsi yang tengah di tangani oleh Kajati Papua ini terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2021. Kasus ini terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.
Bung Wake mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa dalam perkara ini. Namun detail nama-nama individu atau pejabat yang telah diperiksa sampai saat ini juga belum adanya tersangka dalam kasus tersebut.
"Dengan ini kami mendesak KPK untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021. Karena hingga saat ini, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua tidaklah menunjukan progres yang signifikan."
"Atas dasar tersebut dan lambannya Kejati Papua dalam menangani kasus tersebut, kami dari ARMI menilai KPK memiliki kapabilitas dan independensi yang lebih kuat dalam menangani kasus korupsi berskala besar seperti ini," ujarnya.
Massa Aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat Indonesia (ARMI) menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN
- Pimpinan KPK Diduga Cawe-Cawe di PK Mardani Maming, Dewas Bereaksi Begini
- Soal Penyimpangan Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR RI Buka Opsi Libatkan KPK
- Integritas Penanganan Perkara Kasus Sapi di Kementan Dipertanyakan, KPK Bilang Begini
- Ulah Nurul Ghufron Menurunkan Citra KPK, Duh
- KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan dari Rafael Alun ke Negara