Gelar Forum Diskusi DBHCHT 2021, Bea Cukai Sebut Upaya Pengawasan Tepat Sasaran

“Ada juga kantor pelayanan yang memberikan pelatihan teknis pelaporan rokok ilegal. Juga pelatihan Aplikasi Siroleg, yaitu aplikasi berbasis IT yang berfungsi untuk pemantauan terhadap peredaran rokok di daerah serta untuk memudahkan dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal,” tambah dia.

Sudiro pun menyebutkan salah satu contoh pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran adalah penyelenggaraan sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Bea Cukai Jawa Timur II bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada tanggal 16 Maret 2021 lalu.

Sosialisasi yang dilaksanakan sebagai salah satu langkah dalam komitmen memerangi sekaligus menekan peredaran rokok ilegal ini dihadiri oleh ratusan warga dari kota Malang yang bersinggungan langsung dengan industri rokok.

“Kedua pihak menegaskan bahwa dengan mengkonsumsi, menjual, mendistribusikan rokok yang legal, masyarakat ikut menyumbang penerimaan negara," ungkap dia.

Sedangkan bagi orang yang mengedarkan, lanjut Sudiro, menjual, atau menawarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai, atau dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan, dapat dikenakan ancaman pidana penjara minimal satu tahun, maksimal lima tahun.

"Pidana denda minimal dua kali nilai cukai, dan maksimal sepuluh kali nilai cukai. Sosialisasi seperti ini penting agar semua paham, sehingga komitmen untuk memerangi rokok ilegal menjadi komitmen bersama," ujar dia.

Sementara itu, untuk pemanfaatan DBHCHT di Provinsi Jawa Timur sendiri, Sudiro menyebutkan telah memperoleh nilai 4 (baik) dari maksimal 5. Hal ini menurutnya perlu diapresiasi.

Dia juga mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk menetapkan data capaian kinerja penerimaan cukai pemerintah daerah sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DBHCHT yang nantinya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.