SP JICT Ajak Publik Tolak Privatisasi Pelabuhan
Senin, 18 Februari 2019 – 02:59 WIB
"Padahal DPR dan BPK sudah menemukan pelanggaran hukum dan kerugian negara Rp 4,08 triliun. Namun kami melihat Pemerintah seolah diam atas aksi korporasi asing terhadap privatisasi yang korup dan merugikan rakyat termasuk pekerja," ujarnya.
Menurut Firman, pekerja pelabuhan akan terus menyerukan kepada publik dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan pelabuhan sesuai konstitusi. Aksi yang digelar itu akan terus dilakukan sampai kontrak Hutchison Hong Kong habis di JICT pada 27 Maret 2019.(fri/jpnn)
Sekretaris Jenderal SP JICT Firmansyah mengatakan aksi karnaval budaya merupakan pesan damai agar pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusional.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Serikat Pekerja Menilai Kerugian Akibat Perpanjangan Kontrak JICT Makin Nyata
- Sambut WSBK Mandalika 2023, Desa Wisata Diminta Sajikan Atraksi Budaya
- Sistem Layanan NLE Sudah Diterapkan di 14 Pelabuhan Nasional, Sinergi Antarinstansi jadi Kunci
- SP JICT Tolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II
- Buruh Maritim Australia Ajukan Resolusi Solidaritas untuk Bebaskan Rio
- SP JICT Desak Pemerintah Evaluasi Serius Kinerja Hutchison