Gelar Munas, Forkonas DOB Lanjutkan Perjuangan Pemekaran Wilayah

Huda memahami jika salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium karena persoalan anggaran dan efektifitas layanan daerah otonomi baru.

Kendati demikian alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan semua usulan pembentukan DOB karena kondisi satu wilayah dan wilayah lain berbeda.

“Kami dari awal mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka moratorium secara selektif di mana pemerintah membuat tim khusus untuk melakukan verifikasi kelayakan atas usulan pembentukan DOB dari berbagai elemen masyarakat sehingga wilayah yang layak dimekarkan bisa dieksekusi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB ini menegaskan Forkonas PP DOB akan terus menyuarakan pentingnya pembentukan daerah otonomi baru ke ruang publik.

Sikap ini juga akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah komunikasi dengan stake holder baik di pusat dan daerah.

“Melalui forum Munas ini Forkonas PP DOB akan melakukan penyegaran dan penguatan struktur baik di level pengurus pusat maupun daerah. Langkah penyegaran ini penting agar langkah sistematis yang kita rancang baik untuk pengalangan opini publik maupun komunikasi dengan stake holder bisa lebih baik dilakukan,” pungkas Huda.(fri/jpnn)