Gelar Musda karena Anggap Dualisme DPP Golkar Berakhir

jpnn.com - PADANG – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar Sumbar mundur dari jadwal semula hari ini (10/1), menjadi Senin (11/1). Perubahan jadwal Musda yang akan digelar di Hotel Pangeran Beach ini agar tidak bersamaan dengan Musda DPD Partai Golkar Banten, pada 9-10 Januari 2016.

”Kami memilih mengundur waktu karena hasil konfirmasi di pusat. InsyaAllah ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjend DPP Partai Golkar bisa menghadirinya,” jelas Ketua Pelaksana Musda IX DPD Partai Golkar Sumbar, Yulman Hadi kepada wartawan, di Sekretariat DPD Partai Golkar Sumbar, kemarin.

Pelaksanaan Musda IX bukanlah tergesa-gesa atau sengaja dipercepat. Semuanya digelar seiring terbitnya perubahan Juklak-4/ DPP/ GOLKAR/ XII/2015 yang menyebutkan, musda provinsi diselenggarkan pada Desember 2015 sampai Februari 2016. Sehingga pelaksanaan konsolidasi organisasi mulai dilakukan di tingkat provinsi.

“Jika mengacu pada Juklak-3/DPP/GOLKAR/XI/2015, memang pelaksanakan musda provinsi diselenggarakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2016, sehingga konsolidasi bisa dari tingkat lurah/nagari lalu berjenjang sampai provinsi. Karena terjadi perubahan, tentu kita harus patuh pada keputusan DPP,” tegas Yulman.

Bahkan dia menampik argumen publik yang menilai pelaksanaan Musda tersebut dikaitkan dengan dualisme pada Partai Golkar. Sebab menurutnya, dualism DPP Golkar telah usai, melalui pencabutan surat keputusan (SK) pengesahan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, oleh Menteri Hukum dan HAM yang tertuang dalam SK Menkumham M.HH-23.AH.11.01 tahun 2015.

”Keputusan Musda IX sudah matang karena didasari intruksi DPP Golkar. Kami sekarang lebih fokus mematangkan persiapan penyelenggaraan serta pendaftaran bakal calon ketua DPD Partai Golkar Sumbar,” ujarnya.

Dia menyebut beberapa politisi Partai Golkar Sumbar  yang maju sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Sumbar pada Musda kali ini antara lain etua DPD Golkar Kota Padang, Wahyu Iramana Putra dan mantan Wakil Bupati Kabupaten Solok, Desra Ediwan Antatur.

”Pendaftaran baru dibuka 1 -H. Syarat utama calon ketua DPD Partai Golkar Sumbar yaitu harus memiliki 30 persen pemegang hak suara dari 25 pemegang hak suara di DPD Partai Golkar Sumbar. Saya juga sudah mempersiapkan diri menjadi calon ketua,” ujarnya. (cr3/sam/jpnn)