Wacana Gelar Pahlawan untuk Pak Harto dan Bagaimana Menyikapinya

Beberapa prestasinya yang penting antara lain:

1. Tercapainya swasembada pangan pada 1984. Pak Harto mendapat pengakuan dan kehormatan untuk berpidato dalam Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma pada November 1985.
2. Pak Harto lekat dengan julukan sebagai Bapak Pembangunan. Prestasi pembangunan yang telah ditorehkannya secara nyata mengarahkan Indonesia untuk melaju dalam jalur terwujudnya tinggal landas dalam dua tahap pembangunan jangka panjang.
3. Kurs Dolar AS terkendali dan perekonomian nasional juga tinggi. Kisaran nilai tukar USD hanya Rp 378 pada 1971 hingga menjadi Rp 2.500 di 1997, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama Orba di kisaran 7,2 persen per tahun.
4. Indonesia menjadi kekuatan penting di ASEAN sekaligus dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu Satelit Palapa A1 pada 8 Juli 1976.
5. Meratifikasi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam perjanjian United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982. Inilah prestasi penting dalam diplomasi yang membuat seluruh laut di antara pulau-pulau di Nusantara menjadi milik kita.

Terkait dengan adanya kesalahan Presiden Soeharto selama memimpin, itu merupakan catatan sejarah yang harus menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga berlaku bagi mantan presiden lainnya.

Meski begitu, tidak seharusnya hal tersebut meminggirkan semua capaian beliau selama 32 tahun.

Bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pemimpinnya. Dalam hal ini, Pak Harto adalah pemimpin yang kinerjanya diakui—tidak hanya di dalam negeri—bahkan juga di kawasan dan dunia.

Mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad pun menganggap Presiden Soeharto sangat disegani di ASEAN.

Indonesia pun mendapat julukan sebagai Big Brother karena kita sering memainkan peran sebagai penengah konflik antarnegara, misalnya, perdamaian antara Vietnam dan Kamboja (1988-1989) yang dapat diselesaikan di Bogor dan Jakarta.

Meski begitu besar jasa Pak Harto, pemerintah pascareformasi tidak bisa meluluskan usul tentang gelar Pahlawan Nasional untuknya. Penyebabnya ialah adanya ganjalan berupa Ketetapan (Tap) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, kini handicap itu sudah dicabut oleh MPR pada September tahun lalu. Proses pencabutannya juga mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di MPR, dan juga mendengar pandangan keluarga presiden lainnya.