Gelar Pertemuan, Indonesia-PNG Bahas Perbatasan

jpnn.com - BOGOR – Sidang Komite Perbatasan Bersama (Joint Border Committee) Indonesia-Papua New Guinea, kembali digelar di Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/9) hingga Jumat (27/9).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Saut Situmorang, dalam sidang JBC yang ke-30 ini, kedua belah pihak sepakat membahas sejumlah program menindaklanjuti hasil pertemuan dari sidang-sidang JBC sebelumnya.

Karena itu tidak heran kedua negara mengutus tim delegasi yang terdiri dari pejabat kementerian/lembaga terkait di negara masing-masing. Misalnya delegasi dari Indonesia, tim terdiri dari pejabat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM

Selain itu juga terdapat perwakilan dari Mabes TNI, Mabes Polri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi forum JBC ini merupakan forum bilateral yang sangat strategis bagi Indonesia dan PNG dalam rangka mengelola perbatasan atau wilayah negara masing-masing. Makanya kita melibatkan sejumlah pejabat dari lintas kementerian lembaga yang ada,” ujar pria yang dipercaya sebagai pimpinan delegasi Indonesia ini.

Kata Saut, paling tidak ada 10 provisional yang akan menjadi agenda pembahasan. Ia mencontohkan semisal terkait pengaturan pas lintas batas, kedua belah pihak akan mencari formula yang paling tepat. Karena mengingat masyarakat di perbatasan pada dasarnya bersaudara, namun dipisahkan oleh dua negara yang berbeda.

“Di perbatasan juga misalnya ada pasar bersama. Nah orang-orang PNG senang berbelanja ke kita, karena lebih murah. Karena itu saya kira peningkatan hubungan bilateral perlu semakin diperkuat. Jadi intinya kedua belah pihak sepakat ada beberapa isu yang ingin kita capai kesepakatan baru,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri PNG menurut Saut juga telah melakukan pertemuan pada 17 Juni lalu. Di mana dari pertemuan tersebut mengemuka komitmen bersama dan itu dikuatkan dengan ditandatanganinya Basic Agreement on Border Arrangement.