Gelar Rakornas, Forkonas PP DOB: Pembentukan DOB Amanat Reformasi

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Pemilu 2024, Forum Kordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) bakal menggelar Rapat Koodirnasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Salah satu agenda Rakornas adalah memastikan percepatan pembentukan daerah otonomi baru menjadi komitmen kerja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2024.
“Pembentukan daerah otonomi baru merupakan salah satu amanat reformasi. Sayangnya pemerintah masih setengah hati sehingga dalam 12 tahun terakhir pembentukan daerah otonomi baru masih terhitung dengan jari. Kami berharap siapapun capres-cawapres yang terpilih menggarap isu pembentukan daerah otonomi baru secara serius,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Huda mengatakan Rakornas PP DOB akan diikuti sedikitnya 500 peserta yang terdiri dari pengurus di level pusat, wilayah, hingga cabang di kabupaten/kota. Mereka akan hadir secara fisik.
“Selain itu kegiatan ini juga diikuti oleh pengurus dan anggota Forkonas PP DOB melalui online,” katanya.
Huda mengungkapkan gelaran Rakornas PP DOB untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan arti penting daerah otonomi baru bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini penting karena saat ini pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, seolah menutup pintu pembentukan daerah otonomi baru melalui moratorium tak berkesudahan.
Dalam 9 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hanya memfasilitasi pembentukan tidak lebih dari enam wilayah.
“Padahal ada lebih dari 300 wilayah yang saat ini tercatat diajukan oleh kelompok masyarakat sebagai daerah otonomi baru,” katanya.
Forum Kordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) bakal menggelar Rapat Koodirnasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, besok.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD