Gelar Rakornas, Forkonas PP DOB: Pembentukan DOB Amanat Reformasi

Huda tak menampik jika ada daerah hasil pemekaran yang menjadi beban dari pemerintah pusat. Kendati demikian hal itu harusnya tidak menjadi alasan penangguhan tak berkesudahan daerah otonomi baru.

“Kami menilai harusnya pemerintah memperbaiki mekanisme pembentukan dengan menerapkan syarat ketat termasuk kajian objektif berbasis data terkait kesiapan suatu wilayah menjadi daerah otonomi baru. Bukan menutup pintu dengan alasan moratorium, karena secara objektif memang ada wilayah-wilayah yang harus dimekarkan,” katanya.

Ke depan, kata Huda kajian pembentukan daerah otonomi baru harus menjadi concern siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar aktivis pembentukan daerah otonomi baru mencermati visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat presiden dan wakil presiden terkait pembentukan daerah otonomi baru.

“Forkonas PP DOB pasti akan memberikan dukungan kepada kandidat yang menawarkan program pembentukan DOB dalam visi, misi, dan program kerja mereka,” kata Huda.(fri/jpnn)