Gelar Rakornas, Kementan Bahas Pertanian Maju,Mandiri dan Modern

“Kami sudah selesai kan satu masalah yang paling mendasar yakni data. Kalau begitu data yang dipegang presiden data yang dipegang menteri seluruhnya yang dipegang oleh pengusaha data yang dipegang oleh Gubernur,Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah adalah satu data. Terima kasih Kepala BPS sudah membantu kami,” ucapnya.

Pada rakornas tersebut, Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan tidak jarang dalam proses kesediaan pangan mengundang ketertarikan berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan secara tidak sah dalam proses pengadaannya . Oleh karna itu penandatangan kesepakatan yang dilakukan antara Kementan dan Kejaksanaan Agung salah satunya adalah untuk kesepakatan dalam rangka mencegah potensi penyimpangan pada proses penyediaan pangan tersebut .

“Perlu saya sampaikan bahwa kejaksaan satu lembaga penegak hukum namun disamping itu juga diberikan amanat oleh undang undang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah," ungkapnya.

Oleh karna itu, Ia menambahkan kejaksaan akan turut berkontribusi untuk diberbagai bidang dan tugasnya tapi memang ada berbagai bidang yang bisa menunjang kegiatan kegiatan dalam rangka kegiatan didalam pertanian ini. Pertama bidang perdata dan tata usaha negara memiliki peran strategis. "Untuk persoalan perdata dan tata usaha negara dihadapan kementerian pertanian. maka kami berwewenang mendampingi kementan baik selaku tergugat maupun penggugat baik dalam proses litigasi atau non litigasi,”pungkasnya.(jpnn)