Gelar Sidang sampai 4 Kali, MK Dianggap Tabrak Aturan Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menjelaskan ke publik mengapa pelaksanaan sidang pembacaan putusan perselisihan hasil Pilkada digelar selama empat hari, Senin (18/1), Kamis (21/1), Jumat (22/1) dan Senin (25/1).

Pasalnya menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, berdasarkan Peraturan PMK Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Jadwal Persidangan Perselisihan Pilkada, jadwal pembacaan putusan hanya ada dua kali. Yaitu pembacaan Putusan dismisal (tidak memenuhi syarat pada Senin, 18/1) dan pembacaan putusan akhir pada 2-7 Maret mendatang. 

"Nah, yang tanggal 21, 22, dan 25 Januari ini sidang pembacaan putusan apa? Kok bisa tiba-tiba saja MK membuat jadwal sidang pembacaan putusan di luar dari jadwal yang ditentukan oleh MK sendiri. Ini cukup membingungkan. Saya kira MK perlu menjelaskan tentang hal ini," ujar Said, Kamis (21/1).

Said menilai jadwal sidang tidak bisa dianggap sepele. Kerena menjadi bagian syarat formil dari proses penanganan perkara perselisihan Pilkada di MK yang bisa saja berdampak pada keabsahan putusan yang dibacakan oleh MK.

"Memangnya boleh MK menggelar sidang pembacaan putusan di luar jadwal PMK yang kedudukannya di bawah undang-undang? Apakah jika sidang pembacaan putusan digelar di luar jadwal, nantinya tidak akan menimbulkan persoalan hukum. Ini perlu MK jelaskan kepada publik," katanya. 

Sebagai bahan perbandingan, Said memaparkan pemungutan suara ditetapkan dalam Peraturan KPU tanggal 9 Desember 2015. Atas ketetapan tersebut, KPU harus mematuhinya. Kalau memang waktunya ingin diubah, maka KPU harus terlebih dahulu mengubah peraturan yang dibuatnya.

"MK semestinya juga begitu. Dia harus ubah dulu PMK yang mengatur tentang jadwal persidangan," kata Said. (gir/jpnn)