Gelar Survei soal Reklamasi, Mayoritas Responden Inginkan Revitalisasi

jpnn.com - JAKARTA - Sebuah lembaga survei bernama Indo Survey dan Strategi (ISS) menggelar jajak pendapat tentang proyek reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali. Hasilnya, mayoritas responden di Pulau Dewata itu lebih menerima kebijakan revitalisasi daripada reklamasi terhadap Teluk Benoa.

Direktur Eksekutif ISS, Hendrasmo dalam paparan hasil jajak pendapat itu mengatakan, 53,2 persen dari 600 responden  memilih revitalisasi terhadap Teluk Benoa. Hanya 5 persen saja dari keseluruhan responden yang memilih reklamasi. Sedangkan  32, 4 persen responden menolak reklamasi dan 9 persen lainnya mengaku tidak tahu.

"Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa. Kalau melihat data yang diperoleh, pilihan merevitalisasi lebih kuat dibanding opsi hanya reklamasi atau menolak reklamasi," ujar  Hendrasmo saat merilis hasil survei ISS di Cikini, Jakarta pusat, Rabu (26/11).

Menurut Hendrasmo, pilihan masyarakat kemungkinan didasari pemahaman bahwa dalam revitalisasi terdapat unsur reklamasi, pemberdayaan dan menguatkan alam serta daerah berbentuk konservasi. Dari 53 persen yang mendukung revitalisasi, 45 persen di antaranya menyatakan alasan demi meningkatkan lapangan pekerjaan.

“Kemudian 22 persen mengungkapkan alasan meningkatkan perekonomian di Bali, 12 persen revitalisasi berfungsi mengurangi abrasi laut dan sepuluh persen akan memerbaiki ekosistem mangrove,” ujarnya.

Bagi 46 persen responden yang menolak, kata Hendrasmo, menganggap revitalisasi dikhawatirkan menjadi penyebab rusaknya mangrove. Sedangkan 22 persen responden menilai revitalisasi dapat meningkatkan abrasi laut dan 11 persen menilai akan membuat pembangunan tak berimbang.

"Jadi pertarungannya bukan reklamasi atau tidak. Tapi revitalisasi itu penting. Karena sudah banyak juga magrove yang rusak. Ditambah masyarakat Bali butuh perubahan terutama soal ekonomi," ujarnya.

Menurut Hendrasmo, masyarakat Bali menilai kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan penting yang harus segera dipecahkan. Karenanya 31,4 persen mengeluhkan kurangnya lapangan kerja karena pengangguran terus bertambah, menyusul di bawahnya soal biaya pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur.