Gelontorkan 90 Miliar Demi Wajah dan Harga Diri Bangsa

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) segera menggelontorkan anggaran Rp 58 miliar dari total Rp 90 miliar untuk membangun kawasan perbatasan negara, khususnya di Kalimantan Utara. 

Daerah yang disasar sebagai prioritas adalah Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 

“Pemerintah tetap komitmen membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekadar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan akan menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri DPDTT Marwan Jafar, Rabu (24/6).

Menurut Marwan, dalam matrik alokasi untuk wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian DPDTT mengalokasi anggaran untuk pengembangan daerah perbatasan sekitar Rp 10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar Rp 26 miliar dan penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi Rp 23 miliar

Kemudian untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, dialokasikan sekitar Rp 2 miliar. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pedesaan dianggarkan Rp 1 miliar. 

"Butir ketiga nawa cita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kami jalankan. Karena kami secara konkret menjalankan program-program unggulan di wilayah perbatasan. Kami ingin citra bangsa dan negara diperhitungkan negara lain,” ujar Marwan Jafar.
 
Menurut Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar, akan diminimalisir kondisi sebagai daerah rawan pangan dan juga rawan bencana. Sehingga, perlu ditingkatkan aksesibilitas, juga melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik.
 
Selain itu, secara khusus Menteri Marwan mengaku juga akan mendorong agar jaringan komunikasi antar desa di kawasan perbatasan Kaltara, dapat terbangun dengan maksimal. Program ini penting karena setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan, bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
 
"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan, bantuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA," kata Marwan. (gir/jpnn)